KAA dan Penjajahan Ekonomi

Oleh : Boyke Pribadi 
(Ketua Umum MES Wilayah Banten)

Entah mengapa, di tengah berita tentang kesibukan persiapan peringatan Konferensi Asia Afrika yang dipusatkan di Jakarta dan bandung, saya justru teringat sebuah buku berjudul ‘Pengakuan Bandit Ekonomi” karya John Perkins seorang yang mengaku sebagai Bandit Ekonomi, sebuah istilah yang menggambarkan sebagai profesi seseorang yang bertujuan menghancurkan perekonomian sebuah Negara yang sedang berkembang.

Disebut menghancurkan perekonomian, karena melalui tangan tangan para bandit tersebutlah sebuah Negara ‘dipaksa’ secara sukarela menggadaikan berbagai sumber daya ekonomi yang dimilikinya melalu serentetan operasi khusus dalam bidang ekonomi, seperti melakukan pinjaman luar negeri untuk berbegai proyek proyek besar yang seolah sangat dibutuhkan Negara tersebut untuk mencapai kemakmuran dan kejahteraan bagi masyarakatnya.

Menurut Perkins berbagai pinjaman yang diberikan lembaga keuangan dan Negara asing tersebut tidak terlepas dari bagaimana peran para bandik ekonomi untuk memoles laporan pertumbuhan ekonomi sebuah Negara dengan menguatkan berbagai instrument ekonomi yang positif seperti cadangan devisa dan surplus perdagangan luar negeri yang baik serta laju inflasi yang rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia sangat layak untuk mendapat bantuan pinjaman dari mereka.

Hasil operasi kelompok perkins sejak tahun 1971 tersebut, terbukti menjadi penyumbang utang Negara yang menurut data BI hingga bulan juli tahun 2014 lalu telah mencapai nilai yang melebihi US$ 290 milyar atau setara dengan Rp. 3.500-an trilyun jika di kalikan dengan kurs dollar pada saat tersebut. Dari jumlah utang tersebut, sebesar Rp. 108 trilyun akan jatuh tempo pada tahun 2015. Artinya bila dibandingkan dengan pendapatan Negara sebesar 1700-an trilyun rupiah pada tahun 2015 maka sekitar 6,3% dari pendapatan tsb hanya digunakan untuk membayar hutang. Bukankah ini merupakan sebuah bentuk penjajahan baru? Yakni dijajah oleh si pemberi hutang.

Disebut penjajahan baru karena memang tidak dirasakan sebagai sebuah penjajahan fisik yang di kenal orang sebagai bentuk penjajahan yang menimbulkan banyak penderitaan dan kesulitan hidup, seperti sulitnya mendapatkan bahan makanan, pengobatan, dan hal hal untuk memenuhi kehidupan sehari hari. Padahal berbagai kesulitan yang timbul tersebut mmemang diciptakan oleh para penjajah agar mental kita hancur sehingga akan menyerahkan negara ini kepangkuan para penjajah. Dan setelah menyerah maka perlahan tingkat kesulitan akan mereda hingga sampai pada tingkat kemakmuran sesuai dengan ukuran kemakmuran yang diberikan oleh negera penjajah.

Demikian pula dengan bentuk penjajahan baru saat ini, yakni penjajahan ekonomi. Dimana kita dibuat untuk tergantung dari produk yang dibuat oleh negara negara yang telah ‘berbaik hati’ memberikan pinjamannya kepada kita, bahkan secara sukarela kita harus memberikan beberapa konsesi atau kontrak karya sumber daya alam kepada Negara Negara tersebut. Itulah sebabnya tidak mengherankan bila ada yang mengatakan bahwa lebih dari 80% sumberdaya alam kita dikuasai oleh perusahaan asing.

Artinya bahwa, tanpa melalui peperangan atau penjajahan fisik, maka melalui cara kerja bandit ekonomi akan menghasilkan hal yang sama dengan penajahan fisik, yakni penguasaan terhadap wilayah secara ekonomi. Bukankah hal itu juga yang menjadi salah satu tujuan penjajahan fisik ketika era sebelum KAA dilakukan pada tahun 1955. Sehingga menghasilkan Dasa Sila Bandung yang sebagian besar berbunyi tentang aturan main kerjasama antar Negara yang harus menghindari intimidasi, agresi dan aneksasi? Silahkan simak poin demi poin dari bunyi dasa sila bandung tersebut :

1.     Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

2.     Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.

3.     Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil.

4.     Tidak melakukan campur tangan atau intervensi dalam soalan-soalan dalam negeri negara lain.

5.     Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendirian mahupun secara kolektif, yang sesuai dengan Piagam PBB.

6.     (a) Tidak menggunakan peraturan-peraturan dan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara-negara besar, (b) Tidak melakukan campur tangan terhadap negara lain.

7.     Tidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi mahupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara.

8.     Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan cara damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, atau penyelesaian masalah hukum , ataupun lain-lain cara damai, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai dengan Piagam PBB.

9.     Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama.

10.   Menghormati hukum dan kewajiban–kewajiban internasional

Jika disimak setiap poin dasa sila tersebut, maka dengan menggantikan suasana kebatinan saat dilahirkannya yakni ketika maraknya penjajahan fisik dan digantikan dengan penjajahan ekonomi yang terjadi dalam beberapa dasa warsa ini, maka isi dasa sila tersebut tetap relevan untuk di gaungkan, karena faktanya memang banyak sekali hal hal yang bertentangan dengan dasa sila tersebut, terutama terkait dengan penjajahan dalam bidang ekonomi.

Sebut saja poin 2 tentang kedaulatan dan integritas teritorial, jika dikaitkan dengan kebebasan produk dan perusahaan asing menghabisi daya tahan produk dan perusahaan pribumi melalui sederetan aturan tata niaga internasional yang hampir dapat dipastikan selalu mengalahkan kepentingan dalam negeri, seperti impor gula, kedelai, bahkan beras atau bahan makanan pokok lainnya.

Sedangkan pada poin 4 tentang campur tangan, bukankah bila perkins jujur menceritakan pengalamannya bahwa selama ini dia bertugas untuk ikut mengatur, mengawal bahkan meng-eksekusi berbagai campur tangan tersebut, sekalipun kadang tidak nampak sebagai campur tangan dari pihak pemerintah asing, namun semua itu bermuara kepada kepentingan negara asing.

Dan secara jelas pada poin 6 tentang peraturan dan pertahanan kolektif, bila dikaitkan dalam bidang ekonomi, maka hari ini peraturan internasional mana yang diacu? Bukankah aturan internasional yang dibuat sebagian besar terselip upaya melindungi kepentingan negara negara besar dan maju tersebut? Dan menempatkan Negara yang sedang berkembang dalam posisi yang selalu lebih lemah daya tawarnya.

Dari beberapa gambara tersebut, sudah selayaknya jika Indonesia sebagai salah satu pemrakarsa Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang dapat membuahkan hasil nyata yakni meng-akhiri penjajahan fisik di seluruh dunia dengan cara damai, maka hari ini kembali berjuang untuk menjadi ‘prime mover’ bagi Negara Negara ‘anggota’ KAA untuk dapat membebaskan diri dari penjajahan ekonomi yang secara faktual sedang terjadi dan dialami oleh hampir semua Negara seang berkembang di seluruh dunia. Bahkan secara nyata bahwa agresi militer yang dilakukan oleh beberapa Negara besar, sebenarnya hanyalah selubung untuk menutupi maksud dari penjajahan  ekonomi guna menguasai sumber daya alam Negara yang di duduki tersebut.

Jadi, kibarkan semangat dasa sila bandung sebagai modal untuk pertarungan berikutnya, membebaskan diri dari penjajahan ekonomi oleh Negara maju.

Read More

Mata Hati, Mata Uang, Mata Pencaharian

Oleh: Boyke Pribadi 
(Ketua Umum MES Wilayah Banten)

Ada ada saja perilaku para penghuni dunia maya (dumay) dalam menyikapi proses pemipihan presiden pada tahun 2014 ini. Seakan kreatifitas tanpa batas yang mereka lakukan di dumay, sejak dari merubah atau meng-edit gambar dengan menggunakan photoshop hingga mengulik kata kata yang serius menjadi terkesan lucu dengan ide ide kreatif seperti permainan kata yang sering dilakukan cak Lontong dalam Indonesia Lawak Klub (ILK).

Salah satu kalimat kata kreatif yang menarik perhatian saya sehingga menjadi ide bagi judul tulisan ini adalah “Memilih Presiden Gunakan Mata Hati, dan Jangan Karena Mata Uang”. Kalimat tersebut meskipun mungkin dimaksud oleh pengarangnya sebagai kalimat guyon karena di ikuti dengan ilustrasi karikatur yang sangat jenaka, namun sesungguhnya merupakan persoalan substantif atau mendasar yang melatar belakangi kehidupan keseharian kita dalam mengambil keputusan.

Disebut mendasar karena salah satu godaan hidup untuk mengikuti keinginan hati nurani (istilah umum untuk mata hati), adalah kecenderungan kita sebagai manusia untuk memperturutkan keinginan pemenuhan kebutuhan hidupnya, yang sebagian besar membutuhkan uang untuk memenuhinya.

Secar umum, hati nurani dapat diartikan sebagai kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati manusia. Karena berbentuk kesadaran moral, maka Hati nurani dapat bertindak sebagai pemandu dalam pengambilan keputusan dari segi moral.

Dalam dalam sejarah peradaban, tuntunan moral yang dilakukan hati nurani seringkali berhadap hadapan secara diametral dengan 3-TA yaitu Harta-Tahta-Wanita yang kesemuanya membutuhkan materi atau mata uang untuk memperolehnya. Atau paling tidak godaan materi atau harta dapat di-ibaratkan uang sebagai simbol kekayaan dan kejayaan.

Sehingga jika kita kaitkan dengan konteks kehidupan demokrasi atau politik di Indonesia akhir akhir ini, sangat sering didengar istilah ’politik uang’ yang selalu dijadikan lawan untuk penggunaan hati nurani sebagai pendorong pilihan politik seseorang. Memilih tanpa nurani adalah proses menjatuhkan pilihan kepada seseorang calon legislatif ataupun calon pemimpin hanya berdasarkan hal yang bersifat transaksional tanpa merasa perlu untuk memperhatikan rekam jejak ataupun prestasi dan kepatutan sang calon. Sifat transaksional itulah yang kemudian membuat sang calon yang terpilih merasa abai terhadap nasib dan masa depan konstituennya, karena ia sudah merasa selesai melakukan kewajibannya dengan membeli secara tunai suara yang dibutuhkan.

Bila perilaku seperti ini terus menerus terjadi, maka tidak tertutup kemungkinan melahirkan masyarakat yang apatis terhadap hak demokrasi yang dimilikinya. Sedangkan bila kita bermaksud menjadikan demokrasi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan maka seharusnya sebanyak mungkin masyarakat terlibat aktif dalam proses demokrasi tersebut. Dengan kata lain, perilaku memilih mata uang ketimbang mata hati akan menjadi salah satu faktor yang akan menjauhkan demokrasi dari tujuannya dalam rangka untuk memperbaiki nasib kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bahkan demokrasi sedikit demi sedikit akan bergeser pemaknaannya hanya sebagai perilaku demokrasi prosedural, padahal kehidupan kepemerintahannya berjalan secara otoriter. Karena demokrasi hanya akan diaktifkan pada saat menjelang suksesi kepemimpinan baik pada jenjang eksekutif maupun legislatif, itupun prosedur demokrasi yang dilakukan secara transaksional.

Proses suksesi para pemimpin masyarakat yang bersifat transaksional telah menghasilkan ladang pekerjaan baru bagi intermediaris atau broker atau calo yang dapat menjembatani pelaku politik uang dengan masyarakat selaku konstituen. Bahkan aktifitas pembelian suara ini telah menjadi mata pencaharian baru ditengah tengah semakin meningkatknya persaingan para pencari kerja.

Dan hebatnya, pekerjaan menjadi calo suara tersebut tidak hanya dimonopoli oleh orang orang yang tidak punya pekerjaan atau pengangguran, melainkan digemari juga oleh orang orang yang punya pekerjaan tetap dan bahkan pekerjaan terhormat . Bahkan menurut Prof. Jimly Asshidiqie selaku ketua DKPP paling tidak ada laporan dari 3 partai politik  yang mengeluhkan akan modus-modus percaloan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Yang disebut penyelenggara pemilu sejak dari PPS di tingkat desa hingga KPU dan BAWASLU di tingkat propinsi.

Menyikapi lahirnya mata pencaharian baru tersebut, tidak sedikit menyalahkan kondisi masyarakat kita sebagai penyebabnya, diantaranya kondisi masyarakat miskin yang masih banyak dan rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang politik. Dan hal ini bila tidak mendapat perhatian sebagaimana mestinya, dikhawatirkan akan menjadi budaya baru yang akan meng-akar ditengah tengah masyarakat kita. Sehingga bila ini kelak akan berubah menjadi budaya, maka dapat kita bayangkan bagaimana hancurnya kondisi masyarakat dengan praktik money politics yang akan berakibat pada pencitraan yang buruk serta hilangnya kepercayaan masyarakat pada partai politik. Dan Indonesia akan semakin jauh dari sebutan Negara Demokrasi.

Read More

Ekonomi Kerakyatan vs Ekonomi Kebaratan

Oleh : Boyke Pribadi 
(Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah Wilayah Banten)

Lagu Lama Aransemen Baru

Dalam lima tahun terakhir banyak bermunculan muka baru dalam blantika musik di Indonesia. Meskipun mereka adalah pendatang baru, namun namanya cepat melejit di telinga para penggemar musik, salah satunya dikarenakan pemilihan lagu lama yang sempat populer pada masanya, kemudian diaransemen kembali sehingga dapat akrab di telinga dan layak untuk dilempar kembali ke pasar hingga mendapat sambutan hangat dari para penikmat musik.

Demikian halnya istilah Ekonomi Kerakyatan yang dalam satu tahun ini kembali digaungkan oleh salah seorang capres melalui iklan yang menggambarkan betapa selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, negara yang pernah jaya ini ternyata tidak begitu peduli kepada nasib kehidupan dan penghidupan warga masyarakatnya, dan sistem ekonomi yang dijalankan justru lebih berpihak kepada kaum pemilik modal (kapital) ketimbang kepada pelaku usaha kecil. Dan bahkan semua calon mengklaim bahwa mereka mengusung sistem ekonomi kerakyatan bila terpilih kelak.

Istilah ekonomi rakyat, sebetulnya sudah di sebut-sebut oleh Bung Hatta pada tahun 1931, yang menurut pemahaman sebagian orang istilah itu dinamakan koperasi. Pada tulisan yang dimuat dalam Daulat Ra’jat, 10 November 1931, diceritakan bagaimana keprihatinan seorang Hatta melihat kedudukan pribumi yang menjadi petani sebagai produsen lemah tidak berdaya menghadapi para distributor orang asing yang telah membeli hak milik padi yang masih di batangnya dengan jalan ‘voorschoot’ (bayar di muka), untuk kemudian hasil panennya dijual kembali kepada kaum pribumi sebagai konsumen. Petani sebagai produsen tidak dapat bertemu langsung dengan pemakai barang hasil produksinya, melainkan harus melalui saudagar-saudagar asing yang mempunyai modal dan akal. Untuk mengimbangi kedudukan saudagar asing yang bermodal dan berakal itulah, Hatta menyarankan dibuatnya sebuah ‘perkumpulan’ produsen (petani).

Menurut Frida Rustiani, seorang peneliti pada yayasan AKATIGA, ekonomi rakyat adalah sebuah tatanan ekonomi yang terdiri dari sejumlah usaha-usaha kecil dengan orientasi usaha masih sekitar pemenuhan kebutuhan subsistensi, dikelola oleh rakyat, modal dan akumulasinya terbatas, teknologi dan manajemennya tradisional, padat karya, dan output produksi yang diperuntukkan bagi rakyat lagi. Ekonomi kerakyatan itu fokusnya pada kesejahteraan rakyat, berbeda dengan ekonomi kapitalis yang berfokus pada kesejahteraan pemilik modal.

Sistem Ekonomi Dalam UUD’45

Para founding father negara kita menyadari betul bahwa sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, maka tujuan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara harus ditujukan pada kepentingan publiknya, sesuai dengan makna res-publica sebagai asal kata dari republik. Kemudian dipertegas lagi pada pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan dari pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, di samping mencerdaskan kehidupan bangsa dan lainnya.

Demikian halnya dengan pengaturan yang terkait dengan sistem ekonomi dalam UUD 1945, pada pasal 33 ayat 1 sangat jelas dirumuskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, dengan kata lain, kegiatan perekonomian harus dilaksanakan dalam rumusan kebersamaan yang tidak saling me-mati-kan pelaku usaha satu sama lain dengan prinsip win-win bukan win-loose. Hal ini tentu sangat berbeda dengan paham liberal atau kapitalis yang membebaskan persaingan sedemikian rupa sekalipun harus saling mematikan satu sama lain.

Memang dalam pemahaman masyarakat modern, tidak mungkin ada pelaku usaha yang dengan sukarela membiarkan potensi pendapatannya diambil oleh pelaku usaha lainnya. Namun kenyataan yang ada di Bumi Indonesia yang kaya dengan kearifan lokal ini sangatlah berbeda. Jika kita amati pola perdagangan angkringan, yaitu pedagang makanan dan jajanan kecil di Jogja, maka dapat dilihat bahwa untuk memenuhi kebutuhan ragam makanan yang dijual oleh angkringan tersebut, ternyata dipenuhi oleh beberapa usaha rumah tangga yang secara sadar membagi-bagi jenis makanannya berbeda antara satu usaha rumah tangga dengan usaha rumah tangga lainnya, meskipun sesungguhnya kebutuhan ragam makanan tersebut bisa saja dipenuhi oleh satu usaha rumah tangga secara keseluruhan.

Atau contoh lain adalah penggunaan ragam moda transportasi yang digunakan untuk menyusuri sungai di daerah kalimantan. Meskipun speed boat sebenarnya dapat menjangkau jarak hingga puluhan kilometer di sungai yang luas tersebut, namun ada satu titik pemberhentian dan membiarkan penumpangnya berganti moda angkutan darat untuk melanjutkan perjalanan yang sebenarnya masih dapat dijangkau dengan speedboat tersebut, dan sang pengemudi speedboat menyampaikan kepada sang penumpang bahwa perjalanan dapat dilanjutkan dengan melalui darat, karena ‘saudara’ mereka juga mencari nafkah dengan menarik angkutan darat.

Dari dua contoh tersebut, sebenarnya masih ada modal sosial gotong royong di tengah-tengah masyarakat kita, yang memberi kesempatan berusaha pada batas tertentu dengan tidak saling meniadakan satu sama lain. Hal ini dapat terjadi karena adanya rasa persaudaraan diantara sesama pelaku usaha, dengan kesadaran sepenuhnya bahwa rezeki/pendapatan yang diperoleh sesungguhnya telah ada yang mengaturnya yaitu Sang Maha Pencipta.

Ekonomi Kebaratan

Keadaan sangat kontras terjadi, mana kala berdirinya suatu rantai usaha waralaba yang bermuara hanya kepada kelompok usaha konglomerat, maka tidak lama setelah usaha waralaba itu berdiri, serta merta dapat mematikan pelaku usaha sejenis yang ada di sekitarnya. Kematian pelaku usaha kecil yang sejenis merupakan konsekuensi logis akibat pelaku usaha kecil tidak mampu memberikan harga yang murah dan fasilitas pelayanan memadai, karena pelaku usaha waralaba merupakan jaringan kokoh yang mampu memonopoli distribusi barang melalui pembelian secara langsung berkelompok kepada produsen dalam skala yang sangat besar, sehingga produsen barang akan memberikan harga yang jauh lebih murah ketimbang kepada pelaku usaha kecil yang harus tertatih-tatih melewati panjangnya rantai distribusi yang ada.

Kebijakan yang tidak memberikan perlindungan memadai kepada pelaku usaha kecil (proteksi, pen) merupakan salah satu ciri kebijakan ekonomi liberal/kapitalis yang membiarkan segala sesuatunya kepada hukum pasar, di mana pemilik modal yang besar akan mampu mendominasi pasar dengan berbagai strateginya, dengan tidak mempedulikan kebangkrutan pelaku usaha lainnya dan memaksa mereka menerima kebangkrutan sebagai suatu yang alamiah dalam persaingan pasar.

Memang dalam amandemen UUD’45 perubahan keempat disisipkan ayat tambahan pada pasal 33 yaitu ayat 4 yang memuat prinsip efisiensi berkeadilan. Ayat inilah yang digunakan oleh kelompok pro-pasar untuk memberikan pemahaman bahwa dengan membiarkan terjadinya persaingan antar-pelaku usaha akan menimbulkan efisiensi dalam ekonomi. Penafsiran ini dapat dibenarkan bila persaingan yang terjadi antara sesama pelaku usaha dengan level yang sama atau berbeda sedikit, dengan kata lain bandingkanlah apel dengan apel, jangan membandingkan apel dengan jeruk, karena sejak awal memang berbeda apel dengan jeruk sehingga tidak bisa kita memperlakukan sama antara apel dengan jeruk. Artinya, tidak bijak bila pemerintah membiarkan pelaku usaha kecil bersaing langsung dengan pelaku usaha bermodal besar. Karena sama saja dengan mengadu lomba kecepatan antara sepeda onthel melawan NSR-500-nya Valentino Rossi.

Visi Ekonomi Pancasila

Hanya saja permasalahannya saat ini adalah, apakah memang ada suatu sistem ekonomi yang unik dan khas menjadi ciri suatu negara? Ataukah memang para pemegang kebijakan harus meramu berbagai formulasi ekonomi yang ada dan mengadopsi bagian-bagian terbaik dari sistem ekonomi yang ada di dunia agar sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia?

Menurut penulis, amanah pasal 33 dan pembukaan UUD’45 dapat dijadikan awal pijakan untuk meramu sistem ekonomi yang sesuai dengan Indonesia. Almarhum Profesor Mubyarto sangat menaruh perhatian tentang gagasan sistem ekonomi Pancasila, yang menurut banyak pihak masih belum jelas teori dan implementasinya. Sistem Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi campuran yang mengandung pada dirinya ciri-ciri positif dari kedua sistem ekstrim yang dikenal yaitu kapitalis-liberalis dan sosialis-komunis (Mubyarto, 1980). Menurut Mubyarto, Ekonomi pancasila didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang dijiwai ideologi Pancasila yang merupakan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional. Memiliki lima ciri :(1)Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral., (2)Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan kemerataan sosial (egalitarianisme), sesuai asas-asas kemanusiaan., (3)Prioritas kebijakan ekonomi adalahpenciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi, (4)Koperasi merupakan saka guru perekonomian dan merupakan bentuk paling kongkrit dari usaha bersama., (5)Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dengan pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan nasional.

Bila demikian keadaanya, maka sudah saatnya Kepemimpinan Nasional yang terpilih kelak, dapat mulai merintis kembali kebangkitan sistem ekonomi Pancasila yang memang lebih dekat dengan pengertian Ekonomi Kerakyatan sesuai dengan yang digembar-gembor-kan oleh para Capres/cawapres yang hendak berlaga pada pilpres 2014, bila tidak maka dikhawatirkan malah sistem ekonomi kerayatan (rayat dalam bahasa Jawa Banten artinya istri, kerabat, dan keluarga dekat) yang akan dibangun dengan tujuan hanya untuk kemakmuran/kesejahteraan sang keluarga dan kroni serta konstituen dari pihak yang berkuasa saja.

Read More