Shariah Webinar Series Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)



 Sharia Webinar Series dan Pendampingan Program Sehati

Assalamualaikum, Hallo Sobat MES... 👐
Ada kabar baik nih khusus buat kalian yang punya usaha‼️

Dalam rangka mempercepat implementasi program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi UMKM, Pengurus Wilayah MES Banten bekerja sama dengan PT. Surveyor Indonesia dan BPJPH Kementerian Agama menyelenggarakan Sharia Webinar Series, Sertifikasi Halal Gratis untuk UMKM dengan tema: 

"Berkah Usahaku, Sukses Bisnisku, Lancar Pendapatanku" 

🎙️ Sambutan
▪️ H. Afrinal Nazaruddin - Direktur LPH PT Surveyor Indonesia
▪️ Agus Nizar Vidiansyah - Ketua Umum PW MES Banten
 
👥 Narasumber
▪️ Hadi Peristiwo - PW MES Banten
▪️ Anggraini Wulansari - Auditor LPH PT. Surveyor Indonesia

🗓️ Catat waktunya 
Jum'at, 8 Rabi'ul Awwal 1443 H / 15 Oktober 2021 Pukul 14.00 s.d 16.00 WIB

⏩ Pendaftaran: bit.ly/SEHATI-MESBANTEN

Jika sudah isi form registrasi silahkan untuk  join ke grup ini.. 🙏 

https://chat.whatsapp.com/Ju6b9x51teF5FGW2SPlS0E


📲 Konfirmasi : wa.me/628989115058 (Anggita)

Selain webinar akan ada sesi pendampingan bagi para pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikat halal melalui program SEHATI  ‼️

Yuk buruan daftar, GRATIS 👐

#Sehati
#UMKM
#SertifikasiHalal
-------------------------
Facebook: bit.ly/FbMES
Instagram: bit.ly/lGMES
Twitter: bit.ly/TwMES
Youtube: bit.ly/YtMES
Website: ekonomisyariah.org

Menimbang Dampak Bagi-Bagi Dana dan Pemberdayaan


Menimbang Dampak Bagi-Bagi Dana dan Pemberdayaan

Penulis: Anggita Nurcahyani 

Pemerintah sudah membuat kebijakan serius untuk meningkatkan daya beli masyarakat selama pandemi melalui program bantuan dana sosial dengan anggaran dana yang sangat besar. Namun kemampuan daya beli masyarakat belum juga pulih, terlihat hasil yang dicapai justru berbalik dengan apa yang menjadi tujuan. Hal ini bisa dilihat dari data yang dirilis oleh Bank Indonesia pada 1 Februari 2021 bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan Januari sebesar 0,26% (mtm) adalah lebih rendah dari bulan sebelumnya yaitu 0,45% (mtm). Sehingga wajar jika kita bertanya-tanya apakah bantuan berupa dana yang telah digulirkan bisa berdampak signifikan bagi kehidupan masyarakat?

Bantuan yang diberikan berupa dana sebenarnya belum tentu akan menyelesaikan suatu persoalan. Apalagi jika bantuan yang diberikan habis dalam sekali pakai atau hanya bersifat insidental. Pemerintah perlu mempertimbangkan keberlanjutan dari setiap program yang dirancang. Hal tersebut dilakukan agar berdampak bagi masyarakat untuk jangka waktu yang panjang bukan hanya sesaat.  Apalagi biasanya pemerintah seringkali memberikan bantuan dengan cara memobilisasi masa. Tentunya tidak akan selesai suatu permasalahan jika diatasi hanya dengan dengan mengumpulkan, diberikan bantuan, lalu kembali pulang, tanpa diperhatikan bagaimana keberlanjutannya.

Sangat disayangkan jika masyarakat dianggap akan sejahtera jika sudah diberikan bantuan berupa dana. Sudah bukan rahasia umum jika bantuan dana sosial yang disalurkan oleh pemerintah selama covid-19 menghadapi berbagai persoalan.. Banyak kasus yang dikeluhkan oleh penerima bantuan, terdapat diantara mereka yang tidak menerima bantuan dengan utuh. Ironisnya lagi, penyelewengan dana bansos malah dilakukan oleh kementerian terkait. Betapa mirisnya negeri ini. Ketika rakyatnya sedang kesusahan tetapi ada pihak yang mencari untung dibalik kesengsaraan.

Sebaiknya pemerintah saat ini dapat belajar dari kekurangan pemerintahan di masa lalu yang selalu mengelola program yang bersifat top down. Mulai dari membuat kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan, sampai tahap evaluasi hanya diambil alih oleh pemerintah secara sepihak. Sedangkan masyarakat sama sekali tidak dilibatkan. Padahal masyarakatlah yang akan merasakan dampak dari program yang dirancang.

Disisi lain masih terlihat risiko ketika pemerintah giat menyalurkan dana tetapi lengah terhadap pengawasan. Selama ini pemerintah selalu terkendala oleh data yang berakibat kepada kurang tepatnya sasaran. Sehingga yang tadinya bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan justru akan menimbulkan masalah baru. Oleh sebab itu, karena masyarakat yang dijadikan sasaran sebagai penerima manfaat, akan lebih baik jika masyarakat terlibat langsung dalam setiap program yang dibuat oleh pemerintah. Salah satunya adalah dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui program pemberdayaan yang bersifat partisipatif.

Cook dan Macaulay (1997) mengemukakan konsep pemberdayaan terencana ke dalam konsep ACTORS, yaitu; Autority (kewenangan), Confidence and Competence (Percaya Diri), Trust (Keyakinan), Opportunities (Kesempatan), Responsibilities (Tanggung jawab), Support (dukungan). Masyarakat bukan hanya disumbangi program secara fisik saja, tetapi juga memberikan kontrtibusi yang akan berdampak langsung bagi kehidupan mereka. Sehingga output yang dihasilkan pun dapat langsung terukur karena masyarakat sendiri yang bertanggungjawab terhadap keberhasilan program.

Program pemberdayaan semacam itu sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh lembaga sosial. Dimana suatu lembaga membuat program yang langsung melibatkan masyarakat dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan tahap evaluasi. Masyarakat merupakan pemeran utama ketika melaksanakan program pemberdayaan. Sehingga suatu lembaga akan menitikbertkan partisipasi masyarakat dibandingkan hanya dengan memobilisasi.

Hal itulah yang menjadi kendala pemerintah saat ingin melaksanakan program pemberdayaan. Pemerintah terkadang masih kesulitan membedakan antara program mobilisasi dan partisipasi. Alih-alih membuat masyarakat mandiri justru menyebabkan ketergantungan dan akan terus mengharapkan bantuan. Di sisi lain faktanya, tidak sedikit Lembaga sosial yang berhasil dalam melaksanakan program pemberdayaan melalui pendekatan bottom up, yaitu dimana seluruh program diserap dan dimulai dari bawah.

Sebagai contoh lembaga sosial di Banten yang konsisten mengembangkan pola pemberdayaan adalah LAZ Harfa. Melalui model pemberdayaan yang partisipatif, ia banyak berhasil memicu kesadaran masyarakat untuk melakukan perubahan, bahkan tanpa diberikan bantuan dana. Perubahaan yang muncul dari keinginan di dalam dirinya terbukti akan lebih bertahan lama dampaknya, karena ketika kesadaran sudah dipicu. Masyarakat akan sadar bahwa mereka dapat berdaya dari apa yang mereka punya. Bukan hanya dengan memberikan donasi lalu kemudian pergi tanpa terjadi perubahan yang berarti.

Dalam prakteknya sulit bagi pemerintah untuk dapat melakukan program pemberdayaannya sendiri di lapangan. Akan lebih baik jika pemerintah dapat berkolaborasi dengan lembaga sosial yang sudah terbukti keberhasilannya. Terlebih jika mampu bersinergi bersama komunitas di masyarakat. Terbukti tidak sedikit peran lembaga non-pemerintah yang beraksi strategis dan sangat membantu menjalankan fungsi pemerintah. Misalnya pembangunan infrastuktur dan sosial di pelosok yang tak terjangkau pemerintah, sebut saja jembatan oleh Relawan Kampung dan pendampingan kesehatan lingkungan oleh LAZ Harfa. Bukankah di saat pemerintah gugup mengadapi bencana tsunami, banjir dan gempa, lembaga-lembaga zakat selalu hadir di garda terdepan dalam hal advokasi hingga recovery. Tak elok berjalan sendiri, karena sudah eranya bersinergi dalam beraksi.

Apabila pemerintah memiliki dana yang besar, ada baiknya dana tersebut tidak semua secara langsung diberikan kepada masyarakat tetapi dapat melibatkan lembaga sosial yang kemudian akan disalurkan dengan pola pemberdayaan. Dengan begitu pemerintah tidak akan gagap data, karena masing-masing lembaga sosial sudah memiliki data penerima manfaat yang akurat di wilayah binaannya. Melalui strategi seperti itu kemungkinan akan mengurangi risiko seperti tidak tepatnya sasaran, adanya kecurangan penyaluran dana, dan kesulitan mengukur keberhasilan program bansos.

Program bantuan dana dan pemberdayaan akan secara bersamaan berdampak baik jika dilaksanakan secara tepat dan bersinergi. Kedua program tersebut akan memiliki pengaruh positif bagi masyarakat apabila penyalurannya direncanakan dengan matang dan melibatkan stakeholder yang kredible dan dekat dengan masyarakat. Bukankah uang bisa membantu permasalahan, tetapi tidak semua permasalahan selesai hanya dengan uang?. Jika demikian, sudah dipastikan perlu adanya keseimbangan antara donasi dan aksi. (Penulis adalah Biro Kesekretariatan MES Banten dan Trainer Visi Intelegensia)

TALKSOW INTERAKTIF RAMADHAN MES BANTEN

 




    Selama Ramadhan 1442 H/2021 M, Alhamdulillah MES Wilayah Banten melaksanakan Talkshow Interaktif secara daring melalui Zoom Meeting. Terdapat 2 tema dengan jadwal pelaksanaan yang berbeda yaitu talkshow pertama dengan tema "Mengurus Sertifikasi Halal, Dulu dan Sekarang" dilaksanakan pada Ahad 25 April 2021, dan tema kedua yaitu " Mempersiapkan dan Memilih Produk Hewan Halalan Thoyyiban untuk Lebaran" dilaksanakan pada Sabtu 1 Mei 2021.
    Adapun yang menjadi narasumber pada talkshow interaktif tema pertama yaitu Bapak. Irhamni, M.Si, selaku Wakil Direktur LPPOM MUI Provinsi Banten. Beliau memaparkan materi tentang mekanisme sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Beliau juga menyampaikan tentang perubahan mengurus sertifikasi halal dari yang sebelumnya dilakukan oleh MUI kemudian beralih ke BPJH. Selain itu pada talkshow kali ini juga dihadiri langsung oleh Bapak Agus Nizar Vidiansyah sebagai Ketua Umum MES Banten yang memberikan sambutan diawal sebelum pemaparan materi oleh narasumber.
    Pada tema kedua yang menjadi narasumber yaitu  Bapak Ir. Agus Tauchid MM, selaku Kadis Pertanian Provinsi Banten dan Bapak H. Deden Sunandar MM, selaku Ketua DPW JULEHA (Juru Sembelih Halal) Indonesia Wilayah VIII. Bapak KH. AM. Romly sebagai Ketua MUI Provinsi Banten juga turut hadir untuk memberikan sambutan. Materi yang disampaikan oleh Bapak Agus adalah tentang memilih produk hewan yang ASUH atau Aman, Sehat, Utuh, dan Halal. Beliau juga memaparkan regulasi mengenai sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) bagi unit usaha produk hewan. Kemudian narasumber kedua yang lebih akrab dipanggil Kang Aden memaparkan tentang teknik menyembelih hewan sesuai dengan syariat Islam. Beliau menyampaikan bahwa daging halal bukan hanya dari jenisnya saja tetapi juga cara menyembelihnya. Kang Aden juga menampilkan beberapa video  penyembelihan hewan oleh masyarakat Indonesia yang ternyata masih banyak kekeliruan. Oleh karena itu JULEHA secara aktif keliling mendatangi rumah potong hewan untuk mengawasi dan memberikan edukasi tata cara menyembelih yang halal. 
    Harapan dari dilaksanakannya talkshow ini yaitu agar masyarakat mengetahui teknis mengurus sertifikasi halal suatu produk dan mengetahui bagaimana mengolah daging halalan thoyyiban untuk dikonsumsi saat lebaran Idul Fitri.










    


Musyawarah WIlayah MES Banten Tahun 2021


Assalamualaikum WrWb...
Mengundang Bapak/Ibu seluruh Pengurus MES Wilayah Banten untuk menghadiri:
MUSYAWARAH WILAYAH MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH MES WILAYAH BANTEN
Insya Allah akan diselenggarakan pada:
Hari : Jumat
Tanggal : 30 Jumadil Akhir 1442 / 12 Februari 2021
Pukul : 09.00 s.d 11.30 WIB
Tempat : Via Zoom Meeting
Semoga Bapak/Ibu selalu diberikan kesehatan dan dapat meluangkan waktunya pada acara tersebut.
Terima kasih.
Wassalamualaikum WrWb
Panitia Muswil Mes Banten.
Cp. 087772818228

MES Banten Sukses Gelar Pelatihan Pemimpin Muda Ekonomi Syariah Secara Online

 


Alhamdulillah agenda pelatihan pemimpin muda ekonomi syariah MES Banten telah terlaksana dengan sukses...

Semoga bermanfaat dan menjadi wasilah kebangkitan ekonomi umat...

Terima kasih kepada sulur narasumber yang telah memberikam motivasi dan materinya. Juga kepada para peserta yang sangat luar biasa.

Untuk teman2 yang belum bisa hadir, semoga lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali.

29.01.2021

Pelatihan Pemimpin Muda Ekonomi Syariah MES WIlayah Banten

 

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Wilayah Banten mempersembahkan:
PELATIHAN PEMIMPIN MUDA EKONOMI SYARIAH PROVINSI BANTEN
Dalam rangka menyiapkan generasi penerus para pemimpin bangsa khususnya dibidang Ekonomi Syariah

MES Banten melalui Bidang Pemuda dan Kaderisasi menyelenggarakan kegiatan pelatihan untuk para pemuda dan mahasiswa di Provinsi Banten yang memiliki peminatan di bidang ekonomi syariah.

Tema : Peran Pemuda Milenial dalam Memperkuat Ekonomi Umat

Narasumber :

1. H. Boyke Pribadi (Ketua Umum Mes Banten)
2. H. Sanuji Pentamarta (Wakil Walikota Cilegon)
3. Dr. H. Efi Syarifudin (Akademisi Eksyar UIN Banten)
4. Samsul Hadi (Direktur Bank Syariah Muamalah)
5. Hendro Wibowo (Tokoh Muda Ekonomi Syariah Nasional)

Moderator : Mujang Kurnia (Creativepreneur, Direktur Rumah Prestasi)
Host: Renaldi (Ketua Umum FoSSEI Banten)

Insya Allah dilaksanakan pada:
Hari Jumat
Tanggal : 29 Januari 2021 M / 16 Jumadil Akhir 1442 H
Pukul : 13.00-16.00 WIB
Tempat : Via Zoom Webinar (link akan dikirim setelah registrasi)

Silahkan daftar melalui link berikut : bit.ly/PemimpinMudaMES

GRATIS!!
Benefit : E-Sertifikat, Ilmu bermanfaat, Doorprize, Relasi, Tergabung dengan Komunitas Pemuda MES Banten.

Mari bersama perkuat Ekonomi Umat.
More info WA : 08996868729 (Mia) / 087772818228 (Mujang)

Presented by: Bid. Pemuda dan Kaderisasi MES Wilayah Banten